Perubahan kurikulum di Indonesia telah terjadi sekitar 11 kali semenjak Indonesia merdeka. Kurikulum yang sedang diterapkan sekarang masih mengalami dualisme antara kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) sendiri merupakan pengembangan dari kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Terhitung perubahan kurikulum dari tahun 2004 ke 2006 hanya 2 tahun, 7 tahun kemudian berganti lagi menjadi 2013. Antara kurikulum 2004 sampai kurikulum 2013 tidak terlalu substantif. Perubahan yang paling tampak selama perubahan kurikulum adalah dari berbasis isi pada kurikulum 1994 ke pada berbasis kompetensi 2004. Perubahan ini ditengarahi karena adanya perubahan paradigma dari sentralistik ke arah desentralistik. Era otonomi yang dicetuskan oleh pemerintahan Soeharto dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membuat pendidikan pada tingkat sekolah menengah diserahkan kepada daerah.

Perubahan kurikulum dari 1994 ke kurikulum 2004 berbasis kompetensi ditengarahi karena adanya  perkembangan  dan  perubahan  global. Hal ini menyebabkan lulusan dari sekolah harus mempunyai kemampuan bekerja dalam bidangnya (hard competencies)  namun juga sangat penting untuk  menguasai  kemampuan  menghadapi  perubahan  serta  memanfaatkan  perubahan itu  sendiri  (soft  competence). Menurut Djemari  Mardapi  (2003)[1],  ada  dua  pertimbangan  perlunya menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), pertama persaingan yang terjadi di era global terletak pada kemampuan SDM hasil lembaga pendidikan, dan kedua standar kompetensi yang jelas akan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan sistem penilaiannya.

Namun kriteria desentralistik masih belum dapat dipenuhi, oleh karena itu dalam kasus ini disebut sebagai desentralisitik semu. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang disebut-sebut sebagai kurikulum paling desentralsitik dari sekian kurikulum yang pernah ada di Indonesia, masih terkesan sentralistik yang ditunjukkan dengan standar kompetensi yang satu untuk semua, aturan pemerintah untuk sekolah dalam membuat perangkat pembelajaran sangat ketat. Ujian nasional dengan taraf kesulitan yang sama untuk seluruh Indonesia dan masih mengikat, serta peran pemerintah masih sangat besar dalam mengontrol pendidikan.

Negera-neraga lain yang berhasil keluar dari sentralistik menuju desentralistik adalah China. Kesadaran negara China tentang sistem globalisasi membuat mereka meruban dari pendidikan sentralistik menjadi desentralistik. Dengan kondisi yang penduduknya terbanyak di dunia (begitu juga Indonesia), telah mampu berubah sisitem pendidikan yang desentralistik, dibalik pemerintahan yang masih sentralistik. Tanggung jawab pemerintah pusat semakin dikurangi dengan cara menyerahkan kepada pendelegasian pemerintah daerah, lembaga-lembaga, dan masyarakat setempat. Hasilnya negara China telah mampu mengungguli pendidikan di negara negara asia tenggara. Selain itu, Amerika Serikat juga terkenal sebagai negara desentralisitik yang mampu menjadi pusat referensi dunia tentang pendidikan. Kebiasaan otonomi yang sudah lama dan kuat serta keadaan masyarakat yang pluralistis sangat mempengaruhi bentuk kurikulum serta cara mengajar di Amerika Serikat. Di isi tidak ada kurikulum nasional yang resmi. Bagian Pendidikan negara bagian menggariskan kurikulum dengan tingkat variasi yang cukup besar, dan memberikan peluang kepada daerah-daerah setempat untuk menampung kekhususan lokal dan perbedaan individu (Nur, A.S. 2001)[2].

Di Indonesia, penerapan desentralistik nampaknya hanya sekedar hardware, namun softwarenya masih sentralistik. Adanya Ujian Nasional menjadi syarat kelulusan (sekarang porsinya dikurangi), kebijakan penerapan standar kompetensi sampai kegitan belajar yang seharusnya dilaksanakan, bahkan penambahan waktu belajar yang terkesan di paksakan, bahkan sekolah dituntut full day dan masuk 5 hari, ini semua adalah contoh bagaimana pemerintah masih memberikan otoritasnya yang cukup besar kepada sistem sentralistik dan belum memberikan ruang ekspresi bagi sekolah untuk memajukan dirinya sesuai dengan kekhasan masing-masing sekolah. Pemerintah seharusnya hanya membekali setiap sekolah untuk menggali keunggulan masing-masing sekolah serta filosofi pendirian sekolah dan memasukkan filosofi Pancasila sebagai kepentingan nasional (pemersatu). Pemerintah dapat menentukan batas minimal kompetensi yang harus dicapai, sekali lagi ini batas minimal kompetensi ini hanya untuk mengukur sejauh mana pencapaian sekolah. Pengukurannya diukur oleh sekolah sendiri tiap tahunnya sebagai bahan evaluasi dan itu yang harus dilaporkan tiap tahun kepada pemerintah. Sehingga sekolah mempunyai tanggung jawab mencapai batas minimal kompetensi yang harus dicapai serta mereka tahu perkembangan tiap tahun pencapaian kompetensi mana yang belum tercapai. Akreditasi sekolah yang tidak membuat sekolah berbohong untuk mendapatkan akreditai yang baik. Peningkatan mutu guru pun dilakukan dengan embeded professional development (memberikan contoh disekolah) bukan hanya on-job professional development (pelatihan, seminar, dan workshop) dan juga bahkan hanya sebagai motor rutinitas administrasi perangkat kurikulum dari kebijakan pemenrintah. Peran sekolah perlu diberi kebebasan untuk mendukung multikultural sekolah, tetapi pemerintah tetap memasukkan unsur pemersatu bangsa.

Sumber:

[1] Djemari  Mardapi  (2003).  “Kerangka  dasar  pengembangan  kurikulum  berbasis kompetensi”.  Makalah  disampaikan  pada  semiloka  pengembangan  model pembelajaran  berbasis  kompetensi  bagi  dosen  UNY,  tanggal  29  dan  30 September 2003. Yogyakarta: UNY

[2] Nur, A., S., 2001. Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung: Lubuk Agung