Teori kebijakan merupakan teori yang mencari alternatif terbaik untuk mengoptimalkan kesejahteraan dan menjaga martabat manusia. Oleh karena itu, teori kebijakan menganut dataran ke tiga yang memanfaatkan dataran pertama (kebenaran subtantif-esensial) dan kedua (kebenaran fungsional produktif). Pada dataran ketiga menganut kebenaran alternative proritas, yaitu membuat telaah tentang alternative terbaik atau jalan terbaik mencapai tujuan atau target atau program tertentu (h. 44). Pada nomen klatur ilmu pendidikan, teori kebijakan sangat tepat karena teori kebijakan menganut filsafat sosial dengan empat kriteria, yaitu (1) Bersifat terbuka, tidak bersifat doctrine (2) equiality by the law following social justice, (3) acuan moral yang memerlukan acuan norma: moral dari Al-Khaliq (h. 44). Penilakan terhadap moral doktrine biasanya diasalah artikan dan diapresiasi kebebasan indivdu dalam mengkonstruk moralitasnya.

Adapun alterative terbaik juga harus memenuhi empat butur, (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan (dalam makna: by the law, social justice dan peluang prestasi dan kreasi individual) (3) diberi peluang aktif partisipatif masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan implementasi), dan (4) terjaminnya pembangunan berkelanjutan. (h. 44)

Stuart S. Nagel memberi istilah pada kebenarana alternative prioritas dengan istilah “pilihan oktimal”. Arti dari kata optimal adalah keberhasilan potensi diukur dengan kreteria internal (h.45). Kebenaran sesuai dengan kemampuan subjek, kemampuan program atau kemampuan mesin. Negel membagi menajadi tiga pola pilihan optimal, yaitu, pertama: pilihan optimal alternative. Pilihan ini berupaya mencermati pilhan optimal dalam logik alternative diskrit atau alternative kontinum. Meskipun dalam pilihan pertama ini tidak terjadi deficit anggaran. Kedua, pilihan optimal moderasi, berupaya untuk memaksimalkan hasil berdasar sumber dan kondisi yang ada, atau berupaya minimisasi biaya dan/atau waktu untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pada pilihan ini mengutamakan investasi berefek ganda dan berefek jangka panjang Adapun yang terakhir, pilihan optimal dalam keterbatasan resources. Pola ketiga ini banyak dipakai untuk kebijakan multisektoral, di mana setiap sektor perlu alokasi dengan memperhatikan ketersediaan dana.

Sumber:

Muhadjir, Noeng. 2015. Policy Research and Social Planning sixth edition. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin (h. 43-145)