Apakah ada formula universal untuk menjadikan sekolah efektif? Sebagai contoh pemberlakuan full day school untuk pendidikan karakter lebih efektif dari pada sekolah setengah hari atau bahkan bording school. Marian Morris (2000)[1],  menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa tidak ada formula (resep) universal untuk pengembangan mutu sekolah. Sebagai gantinya, penyediaan panduan umum lalu diterjemahkan masing-masing sekolah  tampaknya berhasil karena penerjemahan panduan umum merupakan produk dari sejumlah faktor yang berbeda, menggabungkan mekanisme internal yang sesuai, seperti sistem untuk mendukung hubungan antara program pendidikan dan bimbingan karir dan kurikulum sekolah yang lebih luas, dan hubungan eksternal dalam filosofi yang dipahami dengan jelas, serta fasilitas yang dimili sekolah.

Pengembangangan mutu sekolah nampaknya lebih diarahkan pada keunikan masing-masing institusi. Karena perbedaan latar belakang serta heterogennya siswa dalam masing-masing sekolah menjadikan sekolah harus mempu mengelola sendiri. Sekolah yang rata-rata intake (masukan siswa) nya rendah, tentu saja memerlukan upaya lebih dari pada sekolah yang rata intake nya tinggi. Sekolah di pegunungan akan berbeda corak dari pada sekolah di pesisir. Oleh karena itu, sekolah perlu diberikan otonomi untuk mengelola sesuai dengan ke khasannya masing-masing.

Sementara itu kepentingan nasional terhadap persatuan bangsa atau pendidikan Pancasila, perlu tetap ada. Masing-masing sekolah tidak bisa menghilangkan itu. Oleh karena itu, pemerintah dalam perannya memberikan panduan terhadap otonomi tersebut. Panduan tersebut seharusnya mengatur kepentingan nasional dan juga mungkin kepentingan panduang mengembangkan kurikulum. Panduan tersebut hanya bersifat umum, namun sangat fleksibel untuk menampung ke unikan dari sekolah.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa sekolah telah mampu mengembangkan pengelolaan managemen, kurikulum , dan hal-hal yang terkait dengan mutu sekolah. Penting bagi pemerintah mengadakan pelatihan pengembangan kurukulum bagi sekolah yang dirasa belum mampu mengembangkan sendiri. Tetapi perlu diingat bahwa itu bersifat bimbingan bukan arahan/intrucsional atau disebut sebagai partnership model.

Pengembangan mutu di negara Indonesia terlihat pada silih bergantinya kurikulum. Hal ini terlihat bahwa keinginan pemerintah memperbaiki kurikulum mengarah pada pemberian resep universal yang harus diterapkan oleh setiap sekolah. Hak-hak keunikan seolah tidak sepenuhnya tidak diperhatikan. Meskipun dari kurikulum KBK sampai kurikulum 2013 telah dinyatakan sebagai kurikulum desentralisasi, tetapi lagi-lagi konsep kurikulumnya masih menggunakan resep universal.

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah seharusnya mengakomodasi kepentingan keberagamaan. Penting bagi sekolah mengelola sesuai dengan ciri khas masing-masing. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah seharusnya hanya sebatas panduan umum bukan hal teknis dan masih memungkinnkan menyusupkan kepentingan nasional. Dengan demikian, setiap sekolah yang diberikan panduang akan menyesuaikan kesuai dengan ke khasannya masing-masing, disisi lain kepentingan pemerintah juga terakomodir. Dari sini, akan Nampak keberagaman manajemen dan kekayaan ragama dari berbagai sekolah dengan karakternya masing-masing.

[1] Morris, Marian. (2000) The Contribution of Careers Education and Guidance. European Conference on Educational Research (ECER). Edinburgh:enfer. http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001645.htm