Jika Anda ingin belanja kebutuhan sehari-hari ke suatu minimarket, maka pilihlah yang terdekat karena “jauh dekat harga dan kualitasnya sama”. Namun bagi orang tua, bersekolahlah ke tempat berkualitas, supaya jadi orang yang sukses meskipun jauh sekali. Contoh alasan inilah mungkin sebagai penyebab timbulnya masalah zonasi.

Oh ya.. Bagi yang belum tahu jalur zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang baru-baru ini diributin, etah terangkanlah sedikit yang saya tahu. Jalur zonasi 2019 termaktub dalam Permendikbud N0. 15/2018 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Jalur ini mengatur seleksi peserta didik baru (sekolah Negeri, bukan Swasta Lhoo) yang salah satu pertimbangannya adalah radius terdekat dari domisili calon peserta didik. Mula-mula, calon peserta didik memilih opsi pilihan sekolah maksimal tiga sekolah, lalu diperingkat berdasarkan jarak terdekat dari desa/kelurahan perseta didik ke sekolah yang dipilih. Kuota sistem ini paling besar diperhitungkan meskipun memiliki presentase yang berbeda-beda seperti di Jawa Timur kuota zonasi 50% dan di DKI Jakarta 60% .

Masalah PPDB jalur zonasi muncul karena sekolah tidak mempunyai standar sama seperti sebuah Minimarket gak sebut merek nanti dikira dapat HR ads. Paling tidak keduanya sama-sama mempunyai standar dalam hal tempat, sarana, staf, dan pencitraan, akan tetapi standar tersebut sangat berbeda. Oleh karena itu, pemilihan minimarket untuk tempat belanja tidak dipermasalahkan, namun pemilihan untuk sekolah anak menjadi masalah sebagaimana kata iklan “buat anak kok coba-coba”. Pada tulisan ini, saya ingin menjelaskan semuanya meskipun terbatas.

Tempat

Alasan pertama ini adalah sesuai dengan namanya, yaitu zona atau daerah atau tempat. Antara sekolah dan minimarket mempunyai perbedaan alasan dibangunnya di tempat bangunan keduanya berdiri. Minimarket biasanya tempatnya didirikan di depan atau di pertigaan atau di perempatan jalan raya yang ramai karena untuk menjangkau konsumen dan alasan promosi. Dengan strategi ini, para konsumen tidak akan dirugikan terutama bagi kaum menengah.

Namun berbeda dengan sekolah yang mempunyai latar belakang berdirinya yang beraneka ragam seperti dibangun di pusat kota atau dibangun di pinggir pedasaan, yang pasti berdirinya sekolahan tersebut bukan untuk melayani sistem zonasi hehe, tempat akan mentukan prestasi, yaitu siapa yang dekat dengan SMA yang dulunya favorit akan beruntung, sementara yang jauh akan kecewa, harus mengandalkan jalur yang lain. Bahkan kemungkinan tidak lolos besar kalau melalui jalur ini.

Mungkin solusi dari permasalahan ini, adalah menghapus stigma sekolah favorit, namun akan sangat panjang, seperti melupakan mantan. Solusi jangka pendek dapat dilakukan dengan menstarakan kualitas dengan redistribusi tenaga guru dan penyamaan sarana sebagaimana yang diutarakan Mendikbud Muhajir Effendy.

Selain itu, tempat sekolah juga menimbulkan masalah pada kuota siswa. Sekolah yang dekat dengan pemukiman padat penduduk akan  mendapatkan siswa yang berlimpah ruah sampai bingung harus dilimpahkan dimana. Namun sekolah yang jauh dari pemukiman sedikit bahkan tidak mendapat siswa, dan tentu saja masalah turunannya adalah sekolah tanpa siswa akan tutup.

Sarana

Sarana di minimarket dan sekolah merupakan unsur penunjang yang sangat penting bagi konsumen. Standarisasi minimarket membuat sarana yang diberikan hampir sama seperti memiliki AC, jualan disusun dengan rapi di rak, punya mesin struk, dan ada etalase promo yang disukai Ibu-Ibu. Karena keseragaman ini membuat konsumen akan memilih minimarket yang paling dekat.

Hal ini berbeda dengan di sekolah, sarana yang diberikan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain masih terdapat disparitas yang tinggi.  Tentu saja, sekolah dengan fasilitas yang lengkap akan dipilih dari pada minim fasilitas. Sebagai contoh AC akan membuat dingin (hati yang meleleh), tidak gerah, dan nyaman untuk belajar. Sekolah yang dipasang WIFI, punya LCD proyektor setiap kelas, punya lapangan sepak bola, volly, dan punya WC duduk tentu akan menjadi rujukan dari pada sekolah yang satu kelas hanya satu kipas yang tinggal baling-balingnya dan gedungnya bocor lagi. Solusi untuk mengatasi ketimpangan memilih karena sarana adalah menyamanakan fasilitas yang ada di sekolah, namun lagi-lagi butuh dana yang tidak sedikit.

Staf

Staf di minimarket dan sekolah jelas berbeda. Kalau di sekolah tidak ada mbak yang ngomong “selamat belanja” setiap kita masuk kelas, tetapi di minimarket tidak ada guru yang biasa kita cium tangannya ketika kita memasukinya. Di minimarket, staf telah ditraning dengan standar operasional prosuder yang sama, sehingga bentuk pelayannan yang diberikan juga hampir sama. Hal ini berbeda dengan di sekolah terutama staf guru. Meskipun guru telah menempuh sarjana pendidikan dan mengikuti traning berkali-kali bahkan sudah disertifikasi, namun kualitas guru masih terjadi kesenjangan baik di kota maupun di desa, terutama desa yang sangat pelosok. Apalagi kalau sekolah dengan tenaga guru yang minim dapat saja merapel mate pelajaran. Asalnya guru agama tetapi mengajar fisika, misalnya.

Masalah ini juga membuat para orang tua memilih-milih sekolah. Hal ini lagi-lagi membuat kecemburuan jika direpkan sistem zonasi. Solusi yang dapat diberikan mungkin adalah distribusi . Dimana terjadi penyetaraan guru yang berkelualitas di setiap sekolah.

Pencitraan

Terakhir, pencitraan yaitu upaya untuk menjadikan citra yang baik baik yang dimiliki oleh minimarket dan sekolah. Minimarket melakukan pencitraan dengan melakukan promo-promo pada hari-hari tertentu misalnya hari Jum’at sampai hari minggu, awal bulan, atau promo hari-hari besar. Hal ini dilakukan untuk mencitrakan bahwa mereka baik memberikan potongan harga pada suatu produk. Upaya ini tentnu tidak menjadi masalah bagi konsumen, sebaliknya malah menjadi bahagia. Namun, adanya jalur zonasi pencitraan ini menjadi masalah, yaitu orang cenderung memilih sekolah dengan citra yang baik seperti ex. Sekolah bertaraf internasional atau sekolah favorit. Oleh karena itu, pak Mendikbud Muhajir Effendy mengatakan bahwa Zonasi dalam rangka menghapus kastanisasi. Sebenarnya, penghapusan citra sekolah yang seperti sekolah berstandar internasioanl, menuju internasinal dan nasional sudah dilakukan sejak 2013 oleh mahkama konstitusi karena tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 tentang hak dan kewajiban menjalankan pendidikan.

Paling akhir, jika Anda masih tidak setuju dengan jalur Zonasi, maka sekolah swasta dan pesantren dapat menjadi rekomendasi.

Yogyakarta, 22 Juni 2019

M. Anas Thohir